Pertanyaan ini layak diajukan secara serius kepada pemerintah.
Indonesia bukan negara yang miskin sumber daya. Minyak, gas, batu bara, nikel, emas, perkebunan, kehutanan, laut, hingga berbagai kekayaan alam lainnya tersedia dalam jumlah besar. Namun di tengah kekayaan tersebut, masyarakat tetap menghadapi berbagai pungutan dan kewajiban pajak dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu ke mana hasil kekayaan alam negeri ini?
Pajak memang menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Tetapi negara yang memiliki sumber daya alam melimpah seharusnya mampu mengoptimalkan kekayaan tersebut untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sehingga beban masyarakat tidak semakin berat.
Jangan sampai rakyat yang bekerja keras justru terus dipungut pajak, sementara pengelolaan kekayaan alam belum memberikan manfaat yang maksimal dan merata bagi masyarakat.
RAKYAT BUKAN MESIN UANG NEGARA
Rakyat membayar pajak ketika membeli barang, memiliki kendaraan, memiliki tanah dan bangunan, menjalankan usaha, bahkan ketika melakukan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Jika semua kebutuhan negara terus dibebankan kepada rakyat melalui pajak, maka pertanyaannya:
Apa fungsi kekayaan alam Indonesia yang jumlahnya luar biasa besar?
Seharusnya pemerintah berani membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang memberikan penerimaan negara secara optimal, transparan, dan kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Bukan berarti pajak harus dihapus begitu saja tanpa menghitung kebutuhan negara. Namun arah kebijakan harus dipertanyakan: apakah rakyat akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara, sementara kekayaan alam yang merupakan milik bangsa belum sepenuhnya menjadi kekuatan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat?
KEKAYAAN ALAM HARUS KEMBALI KE RAKYAT
Pemerintah seharusnya memperkuat penerimaan negara dari sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, menutup kebocoran, memberantas praktik korupsi, serta memastikan keuntungan pengelolaan kekayaan alam tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
Karena pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia bukan hadiah untuk pemerintah. Itu amanah untuk rakyat.
Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat:
Berapa besar penerimaan negara dari sumber daya alam?
Ke mana uangnya digunakan?
Berapa yang benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan pelayanan publik?
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, wajar jika masyarakat mempertanyakan kembali sistem perpajakan dan pengelolaan kekayaan negara.
Jangan hanya bertanya kepada rakyat, “Sudah bayar pajak?”
Pemerintah juga harus berani menjawab:
“Sudah sejauh mana kekayaan alam negeri ini digunakan untuk membiayai dan menyejahterakan rakyat?”
Karena negara yang kaya sumber daya seharusnya tidak hanya pandai memungut dari rakyat.
Negara juga harus mampu mengelola kekayaannya untuk rakyat.